Mindcomm Strategy

Rokok Penyumbang Terbesar Kedua Garis Kemiskinan 6 July 2010

Selasa, 6 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) menungkapkan, selama Maret 2009 – Maret 2010, garis kemiskinan naik sebesar 5,72%, dari Rp 200.262 per kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp 211.726 per kapita per bulan pada Maret 2010.

Menurut BPS, peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang , pendidikan dan kesehatan). Pada Maret 2009, sumbangan garis kemiskinan makanan (GKM) terhadap garis kemikinan (GK) sebesar 73,6%, dan sekitar 73,5% pada Maret 2010.

Komiditi paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada Maret 2010, sumbangan pengeluaran beras terhadap garis kemiskinan sebesar 25,2% di perkotaan dan 34,11% di perdesaan.

“Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua kepada garis kemiskinan (7,93% di perkotaan dan 5,9% di perdesaan),” demikian laporan BPS dalam dokumen Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2010.

Komoditi lainnya adalah gula pasir (3,36% di perkotaan dan 4,34% di perdesaan), telur ayam ras (3,42% di perkotaan dan 2,61% di perdesaan), mi instan (2,97% di perkotaan dan 2,51% di perdesaan), tempe (2,24% di perkotaan dan 1,91% di perdesaan), bawang merah (1,36% di perkotaan dan 1,66% di perdesaan), kopi (1,23% di perkotaan dan 1,56% di perdesaan), tahu (2,01% di perkotaan dan 1,55% di perdesaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan dan listrik masih memberikan sumbangan terbesar untuk garis kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Terdiri dari biaya perumahan (8,43% di perkotaan dan 6,11% di perdesaan) dan biaya listrik (3,3% di perkotaan dan 1,87% di perdesaan).

Komoditi lain yang juga memberi sumbangan besar untuk garis kemiskinan adalah biaya angkutan (2,48% di perkotaan dan 1,19% di perdesaan), dan biaya pendidikan (2,4% di perkotaan dan 1,16% di perdesaan).

Indeks Kemiskinan

BPS menilai, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2009 – Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,5 pada keadaan Maret 2009 menjadi 2,21 pada keadaan Maret 2010.

Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,68 menjadi 0,58 pada periode sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan hanya 1,57 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,8.

Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,4 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,75.

“Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan,” demikian BPS. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Indeks Harga Perdagangan Besar Juni 2010 Naik 0,72%

Selasa, 6 Juni 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa migas pada Juni 2010 naik 0,72% dibandingkan bulan Mei. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada sector pertanian sebesar 1,98% dan terendah terjadi pada sector industry sebesar 0,22%.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, IHPB kelompok bahan bangunan/konstruksi yang terdiri dari lima kelompok jenis bangunan/konstruksi pada Juni 2010 mengalami penurunan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Penurunan indeks terbesar terjadi pada kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebesar 0,1%,” demikian diungkapkan dalam dokumen Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2010, yang dilansir BPS awal Juli.

Dijelaskan pula bahwa IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi yang diwakili oleh delapan jenis komoditi, terdapat tiga komoditi mengalami penurunan dan lima komoditi mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.
Penurunan terbesar terjadi pada komoditi besi beton sebesar 0,43% dan terendah terjadi pada komoditi kayu lapis sebesar 0,31%. Sedangkan kenaikan terbesar terjadi pada aspal sebesar 0,48% dan kenaikan terkecil terjadi pada komoditi cat tembok sebesar 0,01%.

Sebelumnya, IHPB Umum Mei 2010 mengalami kenaikan 0,41% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada kelompok barang ekspor sebesar 1,21% dan terendah terjadi pada kelompok barang impor sebesar 0,19%. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Pedoman Baru Penyusunan Laporan Bulanan BPR

Selasa, 6 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Mulai periode laporan bulan Oktober 2010, yang disampaikan pada November 2010, Bank Perkreditan Rakyar (BPR) wajib menyampaikan laporan bulanan dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/15/DKBU, tanggal 11 Juni 2010.

“Dalam rangka persiapan penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan Oktober 2010, BPR melakukan uji coba penyampaian laporan bulanan untuk periode Juli, Agustus dan September 2010 yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya,” demikian bunyi surat edaran yang ditandatangani Ratna E. Amiaty, Direktur Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia.

Bank sentral juga mewajibkan BPR untuk menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8/7/DPBPR Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 8/29/DPBPR Tahun 2006 perihal Laporan Bulanan BPR, untuk laporan periode Juli, Agustus, dan September 2010.

Ditegaskan pula bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Nomor 12/15/DKBU, maka Surat Edaran Nomor 8/29/DPBPR Tahun 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran BI Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak periode laporan Oktober 2010. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2010, 6% 5 July 2010

Senin, 5 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Bank Indonesia (BI) menilai, perbaikan ekonomi global berdampak positif bagi kinerja sektor eksternal dan investasi Indonesia selama triwulan II-2010, sehingga siklus pemulihan ekonomi domestik menjadi lebih kuat karena tidak bertumpu hanya pada konsumsi.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai sekitar 6% pada triwulan II-2010,” Dyah N.K. Makhijani Direktur Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat BI menjelaskan, Senin (5/7).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diperkirakan akan cenderung menuju ke batas atas kisaran proyeksi 5,5%-6,0%. Kenaikan ekspor dan investasi diperkirakan akan terus terjadi dan semakin memperkuat kenaikan konsumsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2010 dan 2011.

“Untuk 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai kisaran 6,0%-6,5%,” Dyah mengungkapkan.

Menurut dia, perbaikan kinerja sektor eksternal antara lain tercermin pada surplus transaksi berjalan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), yang diperkirakan mencapai US$ 1,75 miliar pada triwulan II-2010, lebih tinggi dari perkiraan semula sebesar US$ 1,23 miliar.

Sementara surplus pada transaksi modal dan finansial juga diperkirakan lebih besar, yaitu mencapai US$ 3,09 miliar, lebih tinggi dari perkiraan semula sebesar US$ 1,16 miliar. Tingginya surplus yang terjadi baik pada neraca transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang disertai kenaikan harga komoditas dunia, dan mulai meningkatnya arus modal asing karena perbaikan outlook credit rating dan persepsi internasional terhadap Indonesia.

Paket kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal 15 Juni 2010 juga telah diterima secara positif oleh pelaku pasar baik domestik maupun internasional, dan diyakini akan semakin memperkuat manajemen moneter dan pendalaman pasar keuangan.

“Dengan perkembangan tersebut, selama triwulan II-2010, nilai tukar Rupiah secara rata-rata cenderung menguat disertai dengan volatilitas yang menurun. Cadangan devisa Indonesia sampai dengan akhir triwulan II-2010 mencapai US$ 76,3 miliar atau setara dengan 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah,” Dyah memaparkan.

Inflasi

Pada Juni 2010 inflasi mencapai 0,97% (mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK mencapai 5,05% (yoy). Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan inflasi kelompok bahan-bahan makanan (volatile foods) khususnya bumbu-bumbuan, yang tercatat sebesar 11,51% (yoy) akibat ketidakpastian musim.

Sementara itu, tekanan inflasi yang bersumber dari fundamental, tercermin pada inflasi inti (core inflation), sejauh ini masih pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 3,97% (yoy) didukung oleh masih cukupnya respon penawaran terhadap peningkatan permintaan dan nilai tukar yang cenderung terapresiasi.

Demikian pula, dampak kenaikan TDL sejauh ini belum terlihat seperti tercermin pada inflasi komoditas yang harganya diatur Pemerintah (administered prices) yang masih sebesar 2,60%.

Di sisi harga, Dewan Gubernur BI mencatat adanya tanda-tanda tekanan inflasi ke depan yang cenderung meningkat intensitasnya. Dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun 2010, tekanan inflasi diperkirakan terutama berasal dari dampak kenaikan TDL, datangnya Ramadhan dan Idhul Fitri, dan kenaikan harga-harga bahan makanan terkait dengan ketidakpastian musim.

Sementara itu, untuk tahun 2011 tekanan inflasi dapat terjadi dengan akan semakin terbatasnya respon sisi penawaran terhadap peningkatan permintaan yang diperkirakan akan terus berlanjut.

“Bank Indonesia akan terus mewaspadai meningkatnya tekanan inflasi tersebut dan menyesuaikan respon kebijakan moneter yang diperlukan untuk memastikan agar inflasi tetap berada pada kisasaran sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 5%±1% pada tahun 2010 dan 2011,” tuturnya.

Kredit

Menyangkut perbankan, stabilitas sistem perbankan tetap terjaga disertai dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit. Industri perbankan menunjukkan perkembangan yang tetap stabil sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%.
Intermediasi perbankan juga semakin membaik tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Juni 2010 mencapai 18,6% (yoy).

“Untuk keseluruhan tahun 2010 pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai 22%-24%, terutama didorong oleh meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian yang semakin membaik,” Dyah mengungkapkan.

Bank Indonesia akan selalu mencermati kondisi di sektor perbankan dan mendorong peningkatan efisiensi perbankan agar fungsi intermediasi dapat dioptimalkan.

BI Rate

Dijelaskan pula bahwa Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 5 Juli 2010 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,50%. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja perekonomian dan prospek ekonomi ke depan yang secara umum menunjukkan perkembangan yang terus membaik.

“Dewan Gubernur memandang bahwa BI Rate tersebut masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi sebesar 5%±1% pada tahun 2010 dan 2011, dan tetap kondusif bagi upaya mendorong proses pemulihan perekonomian domestik di tengah masih tingginya risiko global yang bersumber dari krisis utang di sejumlah negara Eropa,” demikian Dyah N.K. Makhijani. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

PNS Dilarang jadi Perantara untuk Keuntungan Pribadi

Senin, 5 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Para pegawai negeri sipil (PNS) harus membaca Peraturan Pemerintah (PP) ini.
Terbongkarnya praktek makelar kasus dan adanya PNS yang punya rekening puluhan miliar rupiah membuat pemerintah prihatin. Untuk menegakkan disiplin PNS, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang DIsiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP yang berlaku mulai 6 Juni 2010, pemerintah menetapkan 15 larangan untuk PNS. Antara lain, dilarang menyalahgunakan wewenang; dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang dengan menggunakan kewenangan orang lain.

PNS juga dilarang menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; serta bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Menyangkut politik, pemerintah melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Keterlibatan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga dilarang. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Masih berkaitan dengan Pilkada, mereka juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

PNS yang tidak menaati ketentuan menyangkut kewajiban dan larangan dalam PP tersebut dijatuhi hukuman disiplin, meliputi hukuman disipling ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Akankah PNS mematuhi ketentuan dalam PP ini? (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Rp 1,25 Triliun, Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan 2010

Senin, 5 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) 2010 ditetapkan sebesar Rp 1,25 triliun. DPPIP dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan kabupaten/kota.

DPPIP yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota adalah bagian dari dana penyesuaian tahun anggaran 2010, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2010.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.07/2010, alokasi DPPIP merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

DPPIP merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD 2010 atau APBD Perubahan 2010.
Alokasi DPPIP 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk empat kegiatan. Pertama, rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB (sekolah dasar luar biasa)/MI (madrasah ibtidayah).

Kedua, rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs (madrasah tsanawiyah).

Ketiga, rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK (sekolah menengah kejuruan)/MA (madrasah aliyah)/MA Kejuruan/SMALB.

Keempat, rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB (sekolah luar biasa).
PMK itu juga memuat sejumlah kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP. Yaitu, dana pendamping dana alokasi khusus; sewa; administrasi kegiatan; penelitian; pelatihan; dan perjalanan dinas pegawai daerah.

Penyaluran DPPIP 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyalurannya dilakukan secara bertahap. Perinciannya, tahap I dan II, masing-masing 45%, dan tahap III sebesar 10%. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Pemerintah Dirikan Perusahaan Penerbit Sukuk Valas 2 July 2010

Jumat, 2 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah memutuskan mendirikan perusahaan penerbit surat berharga syariah negara (SBSN)/sukuk negara. Perusahaan penerbit sukuk negara itu dinamakan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II, yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan berkantor di Jakarta.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II, yang berlaku mulai 6 Juni 2010.

Ditegaskan dalam PP itu bahwa perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan.

Sementara itu, modal pendiriannya sebesar Rp 100 juta merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN 2010.

Perusahaan itu didirikan untuk jangka waktu sampai dengan SBSN yang diterbitkannya jatuh tempo atau dinyatakan lunas seluruhnya. Pemerintah memberi perusahaan tersebut kewenangan menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan.

Dalam PP itu dijelaskan bahwa tujuan pendiriannya untuk melaksanakan penerbitan SBSN dalam valuta asing (valas) di pasar perdana internasional dalam rangka membiayai APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun fungsinya sebagai penebritan SBSN dan Wali Amanat. Fungsi sebagai Wali Amanat itu hanya untuk SBSN yang diterbitkannya.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, perusahaan itu berwenang menerbitkan SBSN dan melakukan perikatan dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka penerbitan SBSN.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat, perusahaan itu berwenang melakukan perikataan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN; dan menunjuk pihak lain dengan persetujuan Menteri Keuangan untuk membantu melaksanakan fungsi Wali Amanat.

Fungsi lainnya adalah mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan mewakili kepentingan lain pemegang SBSN terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN.

Selain menerbitkan SBSN dalam valas, kegiatan perusahaan tersebut meliputi menatausahakan dan mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; melakukan kegiatan yang diperlukan dalam rangka penerbitan SBSN sesuai dengan akad SBSN; dan/atau kegiatan lain sesuai tujuan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Tarif Cukai Hasil Tembakau 2010

Jumat, 2 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah menetapkan, tarif cukai per batang untuk golongan pengusaha pabrik hasil tembakau jenis sigaret kretek tangan (SKT) atau sigaret putih tangan (SPT) golongan III, untuk jangka waktu terhitung 1 Juli 2010 – 31 Desember 2010 sebesar Rp 50 per batang.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Sementara itu, batasan jumlah produksi pabrik untuk pengusaha pabrik jenis SKT atau SPT ditetapkan sebagai berikut. Golongan I: lebih dari 2 miliar batang; golongan II: lebih dari 400 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang; golongan III: tidak lebih dari 400 juta batang.

Terhadap pengusaha pabrik jenis SKT atau SPT golongan III dengan produksi pabrik dalam tahun takwim 2009 melebihi dari batasan jumlah produksi pabrik yang berlaku bagi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT golongan III, berlaku ketentuan sebagai berikut.

Pertama, pengusaha pabrik hasil tembakau jenis SKT atau SPT wajib melalukan penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil tembakau sesuai ketentuan di atas, dan melakukan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana diatur dalam lampiran II PMK Nomor 181/PMK.011/2009.

Kedua, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau bagi pengusaha pabrik hasil tembakau yang mengalami kenaikan golongan, mulai berlaku pada 1 Januari 2011.

Dalam PMK tersebut Menteri Keuangan menginstruksikan Kepala Kantor Bea dan Cukai menetapkan kembali golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang berlaku sejak 1 Juli 2010, dan menetapkan kembali penyesuaian tarif cukainya. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011

Jumat, 2 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah menetapkan, standar biaya tahun anggaran 2011 terdiri dari standar biaya umum tahun anggaran 2011; dan standar biaya khusus tahun anggaran 2011.

Standar biaya umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

Sementara standar biaya khusus merupakan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 dijelaskan, standar biaya umum tahun anggaran 2011 berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga berbasis kinerja tahun anggaran 2011.

Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai batas tertinggi; atau estimasi.

Sementara standar biaya khusus tahun anggaran 2011 berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan kementerian negara/lembaga dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga berbasis kinerja tahun anggaran 2011.

Keluaran kegiatan itu bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.

Fungsi lainnya adalah sebagai referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2012.

Standar biaya khusus tahun anggaran 2011 dapat berupa indeks biaya keluaran atau total biaya keluaran.

Dijelaskan pula bahwa bila satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun standar biaya khusus tahun anggaran 2011 tidak tercantum dalam lampiran I dan lampiran II PMK tersebut, kementerian negara/lembaga dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized

Laju Inflasi Juni 0,97% 1 July 2010

Kamis, 1 Juli 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Laju inflasi Juni 2010 tercatat sebesar 0,97% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,86. Sementara Laju inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 2010 sebesar 2,42%, dan laju inflasi year on year (Juni 2010 terhadap Juni 2009) sebesar 5,05%.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, dari 66 kota, 63 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jambi 3,23 persen dengan IHK 123,18 dan terendah terjadi di sorong 0,14 persen dengan IHK 138,14. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Manado 1,07 persen dengan IHK 118,96 dan terendah terjadi di Kendari 0,06 persen dengan IHK 123,46.

“Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan 3,20%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,41%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,23%; kelompok sandang 0,93%; kelompok kesehatan 0,06%; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,06% dan kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan 0,15%,” BPS menjelaskan, Kamis (1/7).

Komponen inti pada bulan Juni 2010 mengalami inflasi sebesar 0,34%, laju inflasi komponen inti tahun kalender (Januari-Juni) 2010 sebesar 1,58% dan laju inflasi komponen inti year on year (Juni 2010 terhadap Juni 2009) sebesar 3,97%. (ra)

Comments (0)
Categories: Uncategorized